Browsing "Older Posts"

Sosialisasi Perbub AKB, Warga Lebak Gak Pakai Masker Dijatuhi Sanksi Administratif oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Sosialisasi Perbub AKB, Warga Lebak Gak Pakai Masker Dijatuhi Sanksi Administratif, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KABUPATEN LEBAK, REDAKSI24.COM – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya beserta jajaran melakukan  sosialisasi dengan mengelilingi kota Rangkasbitung dengan mengaungkan gerakan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3). 

Gerakan 3 tersebut bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lebak, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 Tahun 2020, tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Katanya, melalui Perbub tersebut masyarakat diimbau untuk selalu memakai masker saat melakukan kegiatan di ruang publik. Jika membandel, tambahnya tentunya mereka akan kena sanksi

"Sampai saat ini masih banyak warga  yang belum disiplin terkait dengan penerapan aturan pelaksanaan Perbub nomor 28 tahun 2020 ini. Makanya, setelah memasuki tahap ujicoba perbub, warga yang terjaring tidak memakai masker kita kenakan sanksi sosial, seperti bersih-bersih menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain lain," kata Bupati di sela-sela kegiatan sosialisasi di Alun-alun Rangkasbitung, Minggu (16/8/2020).

BACA JUGA: Penerapan AKB di Lebak Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Masyarakat

Iti menegaskan, jika dalam masa ujicoba hingga implementasi Perbub ini masih banyak warga yang melanggar, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi administratif berupa denda senilai Rp150 ribu. Sedangkan bagi pengelola keramaian yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan didenda Rp25 juta.

Sementara itu, Dandim 0603 Lebak, Letkol Inf. Nur Wahyudi meminta kerja sama seluruh pihak, khususnya elemen masyarakat untuk mendukung penerapan Perbub yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Mari sama sama dukung, kerjasama sangat dibutuhkan. Kita Forkompinda, telah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Namun jika hal tersebut tidak didukung oleh masyarakat, maka kebijakan itu sia sia. Mari kita bersama-sama putus rantai penyebaran Covid-19," pungkasnya (Yusup/Aan)

Itulah tadi informasi mengenai Sosialisasi Perbub AKB, Warga Lebak Gak Pakai Masker Dijatuhi Sanksi Administratif dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Monday, August 17, 2020

Sekolah Tatap Muka di Pandeglang Baru Capai 48 Persen oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Sekolah Tatap Muka di Pandeglang Baru Capai 48 Persen, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Sekolah yang sudah melangsungkan proses pembelajaran tatap muka langsung di Pandeglang, saat ini baru mencapai 48 persen. Sebagian besar sekolah masih melakukan persiapan untuk memulai menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan tatap muka langsung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, satu pekan lalu pihaknya telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Dari hasil uji coba tersebut, baru sebanyak 48 persen sekolah baik SD maupun SMP yang sudah bisa melakukan KBM tatap muka.

"Memang persyaratan yang kami sampaikan kepada pihak sekolah begitu ketat. Karena kami tidak mau ada terjadi kasus covid-19 yang menimpa siswa ketika pembelajaran tatap muka dijalankan, makanya kesiapan pihak sekolah harus benar-benar maksimal," ungkap Taufik saat ditemui di Kecamatan Cisata, Rabu (12/8/2020).

Dikatakannya, sebelum diterapkannya proses pembelajaran tatap muka langsung, pihaknya telah melakukan evaluasi baik terhadap orang tua siswa, siswa, kepala sekolah dan guru. Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian besar orang tua siswa menginginkan pembelajaran siswa di sekolah.

"Ada sekitar 65 persen orang tua siswa yang menginginkan anaknya belajar di sekolah. Hal itu akan kami lakukan, dengan catatan penerapan protokol kesehatan di sekolah harus maksimal," katanya.

BACA JUGA: Horee, Murid di Pandeglang Bisa Belajar Langsung di Sekolah

Menurutnya, sekolah yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka yaitu mengajukan kepada Dindik  dengan melampiri kesiapan protokol kesehatan.  Selain itu, lanjut Taufik, dalam pengajuan pembelajaran tatap muka langsung, sekolah juga harus melampirkan persetujuan dari para orang tua siswa.

"Ketersediaan masker harus siap pakai, tempat cuci tangan dan mekanisme pembelajaran siswanya harus diatur, sesuai dengan sistem ganjil genap," katanya.

Pihaknya menginginkan, proses pembelajaran tatap muka langsung di sekolah bisa dilaksanakan, namun kesehatan siswa harus juga diperhatikan. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal.

"Namun kami juga akan melakukan evaluasi lagi terhadap 48 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Jika memang perkembangannya baik, akan terus dilanjutkan," tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Narulita telah menyetujui KBM tatap muka di sekolah dijalankan lagi. Tapi dengan syarat, penerapan protokol kesehatan harus lebih maksimal, karena pihaknya tidak menginginkan terjadi kasus covid-19 baru di lingkungan sekolah.

"Kami sudah bertemu dengan para dewan guru, untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapannya dalam menjalankan pembelajaran siswa tatap muka langsung di sekolah. Sebab persiapannya harus maksimal," tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Itulah tadi informasi mengenai Sekolah Tatap Muka di Pandeglang Baru Capai 48 Persen dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Wednesday, August 12, 2020

Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi oleh - sewaambulancebogor.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM â€" Pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali deadlock karena Pemprov Banten melakukan pinjaman daerah sebesar Rp4,121 triliun ke pemerintah pusat melalui BUMN PT SMI.

Pembahasan itu deadlock dan diundur dalam waktu yang belum bisa dipastikan, dikarenakan DPRD bersama Pemprov Banten masih menunggu proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, dimana dalam PP tersebut mengharuskan Pemprov untuk melakukan persetujuan DPRD sebelum melakukan pinjaman daerah.

Selain itu, pinjaman daerah ini juga harus dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) pada APBD perubahan yang sebelumnya sudah disahkan bersama, sehingga untuk memasukkannya kembali KUA PPAS tersebut harus dilakukan revisi untuk kemudian disahkan kembali dengan tambahan postur anggaran dari pinjaman daerah yang dimaksud.

Wakil ketua DPRD Banten, Barhum HS mengatakan pembahasan Raperda APBD-P 2020 ini ditunda karena menunggu proses pinjaman daerah yang sedang dilakukan Pemprov Banten yang nantinya akan dimasukkan ke dalam postur anggaran perubahan yang diperuntukkan kepada empat sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA: Pinjaman Rp4,121 Triliun Pemprov Banten Dinilai Cacat Prosedur

“Ini dalam rangka Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) yang didorong melalui peningkatan perekonomian daerah. Dengan pinjaman ini saya optimis peningkatan ekonomi Banten bisa melampaui 1,5 persen yang ditargetkan sebelumnya oleh Pemprov Banten,” ujarnya.

Meskipun sebelumnya anggota Banggar mempermasalahkan pinjaman ini karena tidak melibatkan DPRD, namun menurut Barhum, setelah perdebatan yang cukup alot akhirnya menyepakati pinjaman daerah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Banten dari  Fraksi PKS, Budi Prajogo usai memimpin rapat mengaku pembahasan pinjaman modal kepada PT SMI oleh Banggar dan TAPD tidak dilanjutkan, dan akan dibahas  kembali sampai ada kejelasan peraturan perundang-undangan.

“Kami tunggu pinjaman daerah ini sampai jelas dasar hukumnya. Sampai jelas dokumen-dokumenya, baru nanti kami lanjutkan lagi pembahasan Perubahan APBD Banten,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya tak mengharapkan adanya khayalan seperti apa proses pinjaman daerah yang akan dikucurkan kepada Pemprov Banten dengab nilai hampir 35 persen dari APBD tersebut. “Kami tidak mau berandai-andai, sampai gubernur jelas, ada landasan hukumnya. Karena kalau mengacu pada PP 56 tahun 2018 yang harus mendapatkan persetujuan DPRD itu prosesnya panjang, ada pansus untuk persetujuan pinjaman. Jadi kami tunggu resminya,” ujarnya.

Adapun mengenai perubahan APBD 2020 yang sempat ada perubahan saat ekspose oleh Sekda Banten, Al Muktabar pada 30 Juli lalu, Budi menegaskan hal tersebut sudah tidak ada perdebatan kembali.

“Yang disampaikan gubernur dalam nota pengantar KUA PPAS (postur anggaran) yang kami pakai,” imbuh Budi.

Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi  Demokrat, Nawa Said Dimyati  mengungkapkan, pembahasan anggaran mengenai pinjaman daerah Rp4,121 triliun dari PT SMI masih belum final. Pasalnya penjelasan yang diperoleh dari Al Muktabar akan ada perubahan atau revisi PP 56 tahun 2018, yang memungkinkan utang pemerintah daerah tidak harus melalui proses pembahasan dan persetujuan dengan lembaga legislatif.

“Kemungkinan yang digunakan bukan PP 56, tapi ada aturan baru. Apakah memang ada aturan baru atau tidak kami juga belum tahu,” jelasnya.

Namun dikatakan dia, jika pinjaman daerah itu dapat digunakan pada APBD Perubahan tahun 2020 ini, maka dari total anggaran Rp4,121 triliun, hanya sebagian kecil  saja digunakan. “Mungkin, kalau aturannya benar, yang akan digunakan di perubahan (APBD 2020) sekitar Rp800 sampai Rp900 miliar, sisanya di 2021,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov Banten Berencana Ajukan Pinjaman ke Pemerintah Pusat

Sekda Banten yang juga Ketua TAPD  usai rapat dengan Banggar DPRD mengaku pinjaman daerah yang sudah disepakati dengan PT SMI, tidak melanggar peraturan. Diungkapkan dia, pinjaman tersebut bermula saat pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Istana Negara Bogor beberapa waktu lalu.

“Awalnya pidato Presiden di Istana Bogor yang dihadiri gubernur se-Indonesia tentang adanya ruang pembiayaan atas Covid-19 ini, skemanya tentang pemulihan ekonomi,” ungkap Al Muktabar yang merupakan pejabat  hasil lelang jabatan ini.

Diturturkannya, pidato Presiden tersebut direspon oleh pemprov dengan menyampaikan surat resmi agar mendapatkan pinjaman tersebut. “Proses MoU itu adalah dalam rangka kami mendapatkan penilaian. Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yang memverifikasi dan menilai bersama partnership, persero (PT SMI) yang ditunjuk Kemenkeu,” ujarnya.

Al Muktabar juga menegaskan proses dan tahapan yang  telah ditempuh telah melibatkan DPRD.

“Saya melihat tidak ada yang panas. Semua memikirkan sesuai perundangan. Kami sepakat tidak melanggar peraturan perundangan. Itu basisnya. Sehingga dengan demikian, pemenuhan suatu keharusan. Kami sertakan dewan (DPRD), seperti sekarang ini dilibatkan,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Itulah tadi informasi mengenai Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi oleh - sewaambulancebogor.xyz dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Thursday, August 6, 2020