Recent Posts

Sosialisasi Perbub AKB, Warga Lebak Gak Pakai Masker Dijatuhi Sanksi Administratif oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Sosialisasi Perbub AKB, Warga Lebak Gak Pakai Masker Dijatuhi Sanksi Administratif, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KABUPATEN LEBAK, REDAKSI24.COM – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya beserta jajaran melakukan  sosialisasi dengan mengelilingi kota Rangkasbitung dengan mengaungkan gerakan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3). 

Gerakan 3 tersebut bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lebak, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 Tahun 2020, tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Katanya, melalui Perbub tersebut masyarakat diimbau untuk selalu memakai masker saat melakukan kegiatan di ruang publik. Jika membandel, tambahnya tentunya mereka akan kena sanksi

"Sampai saat ini masih banyak warga  yang belum disiplin terkait dengan penerapan aturan pelaksanaan Perbub nomor 28 tahun 2020 ini. Makanya, setelah memasuki tahap ujicoba perbub, warga yang terjaring tidak memakai masker kita kenakan sanksi sosial, seperti bersih-bersih menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain lain," kata Bupati di sela-sela kegiatan sosialisasi di Alun-alun Rangkasbitung, Minggu (16/8/2020).

BACA JUGA: Penerapan AKB di Lebak Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Masyarakat

Iti menegaskan, jika dalam masa ujicoba hingga implementasi Perbub ini masih banyak warga yang melanggar, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi administratif berupa denda senilai Rp150 ribu. Sedangkan bagi pengelola keramaian yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan didenda Rp25 juta.

Sementara itu, Dandim 0603 Lebak, Letkol Inf. Nur Wahyudi meminta kerja sama seluruh pihak, khususnya elemen masyarakat untuk mendukung penerapan Perbub yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Mari sama sama dukung, kerjasama sangat dibutuhkan. Kita Forkompinda, telah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Namun jika hal tersebut tidak didukung oleh masyarakat, maka kebijakan itu sia sia. Mari kita bersama-sama putus rantai penyebaran Covid-19," pungkasnya (Yusup/Aan)

Itulah tadi informasi mengenai Sosialisasi Perbub AKB, Warga Lebak Gak Pakai Masker Dijatuhi Sanksi Administratif dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Monday, August 17, 2020

Sekolah Tatap Muka di Pandeglang Baru Capai 48 Persen oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Sekolah Tatap Muka di Pandeglang Baru Capai 48 Persen, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Sekolah yang sudah melangsungkan proses pembelajaran tatap muka langsung di Pandeglang, saat ini baru mencapai 48 persen. Sebagian besar sekolah masih melakukan persiapan untuk memulai menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan tatap muka langsung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, satu pekan lalu pihaknya telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Dari hasil uji coba tersebut, baru sebanyak 48 persen sekolah baik SD maupun SMP yang sudah bisa melakukan KBM tatap muka.

"Memang persyaratan yang kami sampaikan kepada pihak sekolah begitu ketat. Karena kami tidak mau ada terjadi kasus covid-19 yang menimpa siswa ketika pembelajaran tatap muka dijalankan, makanya kesiapan pihak sekolah harus benar-benar maksimal," ungkap Taufik saat ditemui di Kecamatan Cisata, Rabu (12/8/2020).

Dikatakannya, sebelum diterapkannya proses pembelajaran tatap muka langsung, pihaknya telah melakukan evaluasi baik terhadap orang tua siswa, siswa, kepala sekolah dan guru. Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian besar orang tua siswa menginginkan pembelajaran siswa di sekolah.

"Ada sekitar 65 persen orang tua siswa yang menginginkan anaknya belajar di sekolah. Hal itu akan kami lakukan, dengan catatan penerapan protokol kesehatan di sekolah harus maksimal," katanya.

BACA JUGA: Horee, Murid di Pandeglang Bisa Belajar Langsung di Sekolah

Menurutnya, sekolah yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka yaitu mengajukan kepada Dindik  dengan melampiri kesiapan protokol kesehatan.  Selain itu, lanjut Taufik, dalam pengajuan pembelajaran tatap muka langsung, sekolah juga harus melampirkan persetujuan dari para orang tua siswa.

"Ketersediaan masker harus siap pakai, tempat cuci tangan dan mekanisme pembelajaran siswanya harus diatur, sesuai dengan sistem ganjil genap," katanya.

Pihaknya menginginkan, proses pembelajaran tatap muka langsung di sekolah bisa dilaksanakan, namun kesehatan siswa harus juga diperhatikan. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal.

"Namun kami juga akan melakukan evaluasi lagi terhadap 48 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Jika memang perkembangannya baik, akan terus dilanjutkan," tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Narulita telah menyetujui KBM tatap muka di sekolah dijalankan lagi. Tapi dengan syarat, penerapan protokol kesehatan harus lebih maksimal, karena pihaknya tidak menginginkan terjadi kasus covid-19 baru di lingkungan sekolah.

"Kami sudah bertemu dengan para dewan guru, untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapannya dalam menjalankan pembelajaran siswa tatap muka langsung di sekolah. Sebab persiapannya harus maksimal," tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Itulah tadi informasi mengenai Sekolah Tatap Muka di Pandeglang Baru Capai 48 Persen dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Wednesday, August 12, 2020

Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi oleh - sewaambulancebogor.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM â€" Pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali deadlock karena Pemprov Banten melakukan pinjaman daerah sebesar Rp4,121 triliun ke pemerintah pusat melalui BUMN PT SMI.

Pembahasan itu deadlock dan diundur dalam waktu yang belum bisa dipastikan, dikarenakan DPRD bersama Pemprov Banten masih menunggu proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, dimana dalam PP tersebut mengharuskan Pemprov untuk melakukan persetujuan DPRD sebelum melakukan pinjaman daerah.

Selain itu, pinjaman daerah ini juga harus dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) pada APBD perubahan yang sebelumnya sudah disahkan bersama, sehingga untuk memasukkannya kembali KUA PPAS tersebut harus dilakukan revisi untuk kemudian disahkan kembali dengan tambahan postur anggaran dari pinjaman daerah yang dimaksud.

Wakil ketua DPRD Banten, Barhum HS mengatakan pembahasan Raperda APBD-P 2020 ini ditunda karena menunggu proses pinjaman daerah yang sedang dilakukan Pemprov Banten yang nantinya akan dimasukkan ke dalam postur anggaran perubahan yang diperuntukkan kepada empat sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA: Pinjaman Rp4,121 Triliun Pemprov Banten Dinilai Cacat Prosedur

“Ini dalam rangka Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) yang didorong melalui peningkatan perekonomian daerah. Dengan pinjaman ini saya optimis peningkatan ekonomi Banten bisa melampaui 1,5 persen yang ditargetkan sebelumnya oleh Pemprov Banten,” ujarnya.

Meskipun sebelumnya anggota Banggar mempermasalahkan pinjaman ini karena tidak melibatkan DPRD, namun menurut Barhum, setelah perdebatan yang cukup alot akhirnya menyepakati pinjaman daerah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Banten dari  Fraksi PKS, Budi Prajogo usai memimpin rapat mengaku pembahasan pinjaman modal kepada PT SMI oleh Banggar dan TAPD tidak dilanjutkan, dan akan dibahas  kembali sampai ada kejelasan peraturan perundang-undangan.

“Kami tunggu pinjaman daerah ini sampai jelas dasar hukumnya. Sampai jelas dokumen-dokumenya, baru nanti kami lanjutkan lagi pembahasan Perubahan APBD Banten,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya tak mengharapkan adanya khayalan seperti apa proses pinjaman daerah yang akan dikucurkan kepada Pemprov Banten dengab nilai hampir 35 persen dari APBD tersebut. “Kami tidak mau berandai-andai, sampai gubernur jelas, ada landasan hukumnya. Karena kalau mengacu pada PP 56 tahun 2018 yang harus mendapatkan persetujuan DPRD itu prosesnya panjang, ada pansus untuk persetujuan pinjaman. Jadi kami tunggu resminya,” ujarnya.

Adapun mengenai perubahan APBD 2020 yang sempat ada perubahan saat ekspose oleh Sekda Banten, Al Muktabar pada 30 Juli lalu, Budi menegaskan hal tersebut sudah tidak ada perdebatan kembali.

“Yang disampaikan gubernur dalam nota pengantar KUA PPAS (postur anggaran) yang kami pakai,” imbuh Budi.

Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi  Demokrat, Nawa Said Dimyati  mengungkapkan, pembahasan anggaran mengenai pinjaman daerah Rp4,121 triliun dari PT SMI masih belum final. Pasalnya penjelasan yang diperoleh dari Al Muktabar akan ada perubahan atau revisi PP 56 tahun 2018, yang memungkinkan utang pemerintah daerah tidak harus melalui proses pembahasan dan persetujuan dengan lembaga legislatif.

“Kemungkinan yang digunakan bukan PP 56, tapi ada aturan baru. Apakah memang ada aturan baru atau tidak kami juga belum tahu,” jelasnya.

Namun dikatakan dia, jika pinjaman daerah itu dapat digunakan pada APBD Perubahan tahun 2020 ini, maka dari total anggaran Rp4,121 triliun, hanya sebagian kecil  saja digunakan. “Mungkin, kalau aturannya benar, yang akan digunakan di perubahan (APBD 2020) sekitar Rp800 sampai Rp900 miliar, sisanya di 2021,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov Banten Berencana Ajukan Pinjaman ke Pemerintah Pusat

Sekda Banten yang juga Ketua TAPD  usai rapat dengan Banggar DPRD mengaku pinjaman daerah yang sudah disepakati dengan PT SMI, tidak melanggar peraturan. Diungkapkan dia, pinjaman tersebut bermula saat pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Istana Negara Bogor beberapa waktu lalu.

“Awalnya pidato Presiden di Istana Bogor yang dihadiri gubernur se-Indonesia tentang adanya ruang pembiayaan atas Covid-19 ini, skemanya tentang pemulihan ekonomi,” ungkap Al Muktabar yang merupakan pejabat  hasil lelang jabatan ini.

Diturturkannya, pidato Presiden tersebut direspon oleh pemprov dengan menyampaikan surat resmi agar mendapatkan pinjaman tersebut. “Proses MoU itu adalah dalam rangka kami mendapatkan penilaian. Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yang memverifikasi dan menilai bersama partnership, persero (PT SMI) yang ditunjuk Kemenkeu,” ujarnya.

Al Muktabar juga menegaskan proses dan tahapan yang  telah ditempuh telah melibatkan DPRD.

“Saya melihat tidak ada yang panas. Semua memikirkan sesuai perundangan. Kami sepakat tidak melanggar peraturan perundangan. Itu basisnya. Sehingga dengan demikian, pemenuhan suatu keharusan. Kami sertakan dewan (DPRD), seperti sekarang ini dilibatkan,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Itulah tadi informasi mengenai Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi oleh - sewaambulancebogor.xyz dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Thursday, August 6, 2020

Covid-19 di Kota Tangerang Belum Berakhir, Khatib Salat Idul Adha Diminta Mempersingkat Kutbah oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Covid-19 di Kota Tangerang Belum Berakhir, Khatib Salat Idul Adha Diminta Mempersingkat Kutbah oleh - sewaambulancebogor.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM â€" Para pengurus masjid di Kota Tangerang dihimbau agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat melaksanakan Salat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah pada 31 Juli 2020 mendatang. Khatib Salat Idul Adha juga diminta untuk mempersingkat kutbahnya.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangerang, Badri Hasun kepada Redaksi24.com, Minggu (26/7/20). Sebab, kata dia, Salat Idul Adha kali ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukan tanda-tanda akan segera berakhir.

Dia mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang juga masih berlanjut. Kota Tangerang masih dalam tahap upaya membebaskan diri dari pandemi Covid-19. Untuk itu dia berharap dalam menyampaikan kutbahnya, khatib Salat Hari Raya Idul Adha tidak lebih dari 15 menit.

“Anjuran dari Menteri Agama RI, khatib jangan terlalu lama saat menyampaikan kutbah saaat salat Idul Adha. Minimal 10 menit atau maksimal 15 menit,” ujar Badri.

BACA JUGA: Kasus Narkoba Yang Libatkan Anak Wakil Wali Kota Tangerang Akan Segera Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, lanjutnya, yang terpenting adalah rukun-rukun kutbah itu terlaksanakan. Untuk mauidhotul hasanahnya, kata dia, juga diminta tidak terlalu panjang. “Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mencegah lebih baik, sedia payung sebelum hujan,” jelasnya.

Badri berharap, agar pelaksanaan Salat Idul Adha di Kota Tangerang, baik di masjid atau di lapangan terbuka, dapat terlaksana dengan baik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

“Meski masih dalam pandemic covid-19, semoga masyarakat muslim tetap antusias melaksakanan Salat Idul Adha. Semoga bisa berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang itu. (Haris/Difa)

Itulah tadi informasi dari daftar judi slot mengenai Covid-19 di Kota Tangerang Belum Berakhir, Khatib Salat Idul Adha Diminta Mempersingkat Kutbah oleh - sewaambulancebogor.xyz dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Monday, July 27, 2020

Alhamdulillah, Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 di Kota Tangsel Sudah Cair oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Alhamdulillah, Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 di Kota Tangsel Sudah Cair oleh - sewaambulancebogor.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM â€" Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim sudah mencairkan dana insentif bagi ribuan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang tersebut.

Plt Kepala Dinkes Kota Tangsel, Deden Deni mengatakan, pencairan dana insentif bagi tenaga medis tersebut dilakukan secara bertahap. Saat ini, kata dia, sudah memasuki tahap pencairan kedua.

“Tahap satu sudah turun sekitar Rp 1 miliar dan sudah dibagikan kepada para tenaga kesehatan di Kota Tangsel,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (26/7/2020).

Pada tahap kedua ini, lanjut Deden, dana insentif tenaga kesehatan yang dicairkan jumlahnya mencapai Rp 2 miliar dan bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Kota Tangsel.

Menurut Deden, pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 sengaja dilakukan secara bertahap karena terkendala validasi data. Sehingga jika ada data yang tidak lengkap, kata dia, akan menghambat pencairan insentif tersebut.

BACA JUGA: PSBB Tangsel Diperpanjang Lagi, Salon dan Fitnes Boleh Buka, Hajatan Masih Dilarang

Meski sudah melakukan pencairan dana insentif, namun Deden enggan menyebutkan jumlah tenaga kesehatan yang sudah menerima insentif tersebut. Dia beralasan belum memiliki data pasti.

Ia menuturkan, dana insentif yang sudah dicairkan khusus untuk tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel. Sementara di lingkungan swasta, pihaknya hanya bisa membantu mendorong ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten lalu ke Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA: Dinkes Tangsel Klaim Swab Test Sudah Mencapai 10 Ribu Orang

“Untuk tenaga kesehatan swasta kami bantu dorong agar segera turun dan dapat dibagikan,” jelasnya.

Berdasarkan data dari website resmi Kominfo.go.id, besaran insentif yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, yaitu: Dokter Spesialis sebesar Rp 15 juta,  Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta,  Bidan dan Perawat Rp7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Sementara insentif untuk tenaga eksehatan yang gugur atau meninggal dalam tugasnya menangani Covid-19 mendapat insentif sebesar Rp300 juta.(wvyh/Difa)

Itulah tadi informasi dari judi poker mengenai Alhamdulillah, Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 di Kota Tangsel Sudah Cair oleh - sewaambulancebogor.xyz dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Sunday, July 26, 2020

Protokes tak Lengkap, Bus AKAP Dilarang Masuk Terminal Labuan Pandeglang oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Protokes tak Lengkap, Bus AKAP Dilarang Masuk Terminal Labuan Pandeglang oleh - sewaambulancebogor.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM â€" Pelayanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jurusan Labuan-Kalideres di Terminal Tipe A Labuan, Pandeglang, mulai dibuka lagi. Namun setiap bus harus menerapkan proyokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

Pantauan Redaksi24.com di kawasan Terminal Tipe A Bus AKAP Labuan, sejumlah bus mulai masuk ke kawasan terminal. Sebelum masuk terminal, para petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana protokol kesehatan dalam armada tersebut.

Jika bus dilengkapi hand sanitizer, surat izin kesehatan, awak armada menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh serta sarana protokes lainnya, dipersilahkan masuk terminal. Tapi jika tidak dilengkapi sarana protokes covid-19, petugas melarang masuk ke terminal dan  bus diminta untuk kembali lagi ke pulnya.

“Jika Protokesnya sudah lengkap, bus dipersilahkan masuk dan ngetem di hanggar serta menaikan penumpang di dalam kawasan terminal,” ungkap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Labuan, Pandeglang, Lina Darlina di Terminal Labuan, Jumat (24/7/2020).

BACA JUGA: Pengusaha Bus AKAP Minta Transportasi Darat di Pandeglang Segera Diaktifkan

Dikatakannya, Pemprov DKI Jakarta sudah mencabut penggunaan surta izin kelaur masuk (SIKM) bagi jasa angkutan dan diganti dengan surat keterangan sehat. Ia juga menyebut, para penumpangpun harus memiliki surat keterangan sehat ketika hendak naik bus.

“Para penumpang juga sebelum naik ke bus dicek dulu suhu tubuhnya. Jika ditemukan ada penumpang yang suhu tubuhnya melebihi normal, tidak diperkenankan untuk naik atau turun, tapi kami akan melaporkan kepada pihak kesehatan setempat,” katanya.

Lina mengatakan tidak ada pembatasan jumlah armada yang dioperasikan setelah dibukanya lagi pelayanan jasa angkutan di terminal tersebut. Pembatasan, kata dia, hanya berlaku bagi penumpang bus.

Penumpang harus menerapkan sosial distancing. Artinya kalau kuri jok tiga baris hanya diperuntukan dua orang dan jok dua baris untuk satu penumpang,” ujarnya.

Diakuinya, belum semua Bus AKAP memenuhi perlengkapan sarana protokol kesehatan. Juga bus yang beroperasi saat ini jumlahnya baru sekitar 10 unit. “Para pengurus bus juga memahami kalau kelengkapan sarana protokesnya belum lengkap, armada tidak dioperasikan. Kami berharap pengusaha bus untuk mematuhi aturan pemerintah,” tuturnya.

BACA JUGA: Anggota Dewan Sampai Kades Ramaikan Bursa Calon Ketua KNPI Pandeglang

Terpisah, seorang pengurus PO Asli Prima, H Dedy membenarkan, pihaknya mulai mengoperasikan armadanya di Terinal Bus AKAP Labuan. Dia juga menyebut semua PO sudah melakukan persiapan penyediaan sarana protokol kesehatan.

“Intinya kami juga memahami pada masa pandemi covid-19 ini penerapan protokes sebuah keharusan untuk dijalankan,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Itulah tadi informasi dari situs poker online mengenai Protokes tak Lengkap, Bus AKAP Dilarang Masuk Terminal Labuan Pandeglang oleh - sewaambulancebogor.xyz dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Saturday, July 25, 2020

Pasien RSPAD Gatot Subroto yang Dimakamkan di Kota Serang Ternyata Sekjen KY, Keluarganya Negatif Covid-19 oleh - sewaambulancebogor.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sewaambulancebogor.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Pasien RSPAD Gatot Subroto yang Dimakamkan di Kota Serang Ternyata Sekjen KY, Keluarganya Negatif Covid-19 oleh - sewaambulancebogor.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM â€" Pasien RSPAD Gatot Subroto Jakarta berinisial RR (53) yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan protap Covid-19 di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, ternyata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Yudisial (KY).

RR  merupakan Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang bertugas di Pemerintahan Pusat, dalam hal ini di Komisi Yudisial, Jakarta. RR meninggal dunia lantaran terpapar Covid-19. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga dengan protap pencegahan Covid-19, Kamis (16/7/2020).

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengakui RR merupakan Sekjen KY. Pasien meninggal dunia karena positif Covid-19. Jenazahnya, kata dia, sudah dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

“Ya, beliau bekerja di instansi Pemerintah Pusat, sudah dimakamkan jenazahnya pukul 09.30 WIB dengan protokol Covid-19,” katanya kepada wartawan di Kota Serang, Sabtu (18/7/2020).

BACA JUGA: Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Warga Kota Serang Meninggal Dunia Terpapar Covid-19

Menurut Hari, pihaknya sudah melakukan tracking dan tes swab kepada sebanyak 12 orang kelaurga almarhum. Hasil pemeriksaan menyebutkan, keluarga RR seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19.

“Sudah (di test swab keluarganya), ketika RR pertama kali diketahui positif covid-19 seminggu lalu langsung kami langsung melakukan tracking kepada 12 orang yang memang kontak erat dengan yang bersangkutan,” imbuhnya.

“Keluarga inti, 1 istri, kemudian 4 orang anak dan lingkungannya, pembantu rumah tangga, saudaranya juga tinggal di rumah almarhum, ditracking dan swab hasilnya negatif semua. Swabnya sudah keluar, karena di lab swasta ,” ungkap Hari.

Sementara itu, update kasus Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Banten, terdapat 32 positif covid-19, 7 dirawat, 22 dinyatakan sembuh serta tiga orang meninggal dunia.(Adi/Difa)

Itulah tadi informasi dari poker online mengenai Pasien RSPAD Gatot Subroto yang Dimakamkan di Kota Serang Ternyata Sekjen KY, Keluarganya Negatif Covid-19 oleh - sewaambulancebogor.xyz dan sekianlah artikel dari kami sewaambulancebogor.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Sunday, July 19, 2020